Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai inklusi keuangan yang memiliki arti sebagai suatu kondisi di mana setiap anggota masyarakat telah memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Istilah inklusi keuangan sendiri sudah ada sejak tahun 2016. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan lembaga atau kementerian jasa keuangan menentukan bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan (BIK).
Agar masyarakat dapat mengakses seluruh produk keuangan tersebut, maka juga harus didukung dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai sistem, produk dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal. Selain itu juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya biaya terjangkau, efektivitas dan efisiensi serta berkualitas.
Tantangan Inklusi Keuangan di Indonesia
Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pedesaan, membuat inklusi keuangan menjadi yang sulit dijangkau. Apalagi Indonesia memiliki geografis yang cukup luas dan terdiri dari ribuan pulau, sehingga semakin menyulitkan tujuan inklusi keuangan itu sendiri.
Selain itu, berikut adalah 5 tantangan inklusi keuangan di Indonesia :
1. Masih banyak masyarakat unbanked
Di Indonesia sendiri, masih banyak masyarakat yang masih belum memiliki akses perbankan (unbanked). Artinya belum memiliki tabungan di bank. Diperkirakan jumlahnya mencapai 40 - 60 persen yang masih unbanked di Indonesia. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi perusahaan financial technology (fintech) untuk menjembatani hal tersebut dengan menyediakan layakan keuangan digital.
2. Hanya fokus di perkotaan saja
Saat ini memang sudah banyak perusahaan fintech yang menawarkan layanan keuangan digital, akan tetapi belum semua masyarakat bisa menerima manfaatnya. Hal ini karena perusahaan tersebut masih fokus pada masyarakat di perkotaan saja atau bagi mereka yang memiliki pengahasilan yang tinggi.
Dan sebaliknya, masyarakat yang tinggal di pedesaan atau tidak berpenghasilan tinggi kesulitan untuk mengakses semua layanan keuangan tersebut. Disebutkan bahwa sekitar 85 persen dari penyedia layanan peer-to-peer lending (P2P lending) hanya fokus pada mayarakat yang tinggal di Jakarta atau di Pulau Jawa saja. Sementara 15 persen bagi masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa.
3. Mahalnya biaya jasa yang ditawarkan
Tantangan selanjutnya adalah mahalnya biaya dari penyedia jasa keuangan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang concern akan hal tersebut. Tingginya biaya jasa yang ditawarkan, membuat masyarakat enggan mengambil atau menerima jasa dari lembaga atau institusi keuangan tersebut.
4. Lebih tertarik dengan pertemuan fisik
Permasalahan berikutnya, masyarakat Indonesia itu masih banyak yang mengandalkan pertemuan fisik. Faktor inilah yang membuat sebagian masyarakat, khususnya bagi yang tinggal di pedesaan merasa tidak nyaman ketika berurusan dengan aplikasi digital. Biasanya mereka merasa lebih nyaman mengakses penyedia jasa keuangan yang kelihatan secara fisik.
5. Belum ada rasa percaya dan rasa aman
Masih banyak sebagian masyarakat yang merasa kurang percaya diri dan merasa aman terhadap lembaga jasa keuangan. Hal ini bisa saja disebabkan karena kurangnya informasi atau bahkan tidak mengetahui sama sekali latar belakang perusahaan penyedia jasa keuangan tersebut.
Ditambah lagi kebanyakan dari mereka merasa khawatir terhadap tingkat keamanan di dunia internet, apalagi seringkali terjadi kasus penipuan maupun uang tabungan yang tiba-tiba hilang. Atau bisa saja serangan siber yang menyerang data nasabah.
Demikian 5 tantangan utama dalam penggunaan layanan jasa keuangan yang pada akhirnya dapat menghambat tumbuhnya inklusi keuangan yang ada di Indonesia. Kendala-kendala di atas tentu saja menjadi PR bersama bagi pihak-pihak terkait, agar inklusi keuangan di Indonesia nantinya dapat berjalan dengan baik.
Semoga bermanfaat.